Rabu, 23 Januari 2013

MEMPOLITISASI MASYARAKAT DENGAN JANJI POLITIK


Menjelang Pilkada Propinsi NTT 2013 untuk memilih Orang  nomor 1 di Bumi Flobamora ini,para kandidat sudah mulai gerilya melakukan kampanye untuk mendekati rakyat diberbagai tempat, berharap mendapatkan simpati masa yang akan memilihnya nanti saatnya pilkada. Sudah pasti para kandidat mulai menebar janji dan harapan bagi masyarakat. Janji politik adalah visi, misi dan program yang disampaikan seorang kandidat kepada masyarakat yang secara efektif memiliki daya serap dengan tingkat penerimaan yang tinggi dari masyarakat.Jadi janji politik merupakan janji apa yang akan dilakukan oleh seorang kandidat jika ia terpilih menjadi pemimpin. Jika kita kaji selintas, janji politik lebih banyak tidak dipenuhi ketika seorang pemimpin terpilih. Ia tidak punya komitmen untuk memenuhi janjinya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa janji politik hanyalah sebuah kampanye untuk menarik pemilih sebesar-besarnya, dan setelah terpilih merasa tidak ada kewajiban untuk memenuhinya. Tegasnya janji politik hanya bersifat sementara alias bohong, yang ketika calon pemimpin itu terpilih tidak merasa berkewajiban untuk memenuhinya. Benarkah kenyataannya? Hanya para kandidat yang berhak menjawabnya pasti.Meski seringkali pandangan miring masyarakat bahwa mereka yang berambisi untuk jadi pemimpin bukan terdorong oleh niat untuk memajukan suatu daerah tetapi lebih sering untuk meraih tahta dan harta serta mungkin saja wanita  Mereka berkilah untuk menang dalam pemilu modalnya banyak, sehingga wajar jika mereka ketika menjabat berusaha untuk mengembalikan modal, bunga plus keuntungan yang banyak. Akibatnya, mereka hanya memikirkan bagaimana mereka dapat mengembalikan modal. Mereka hanya memikirkan bagaimana memenuhi janji mereka kepada tim sukses. Mereka hanya memikirkan bagaimana keluarga besar mereka mendapat kedudukan dan kekayaan. Akibatnya, mereka hanya memikirkan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan mereka tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat yang seharusnya dipikirkan. Fenomena ini sangat nyata tetapi sulit dibuktikan di pengadilan.Semoga pernyataan dan fenomena ini tidak berlaku di NTT.Terlepas dari semua fenomena yang menggiriskan, bagi masyarakat yang bersedia untuk menjadi pengawas terhadap janji politik sang pemimpin, ada beberapa tahapan yang perlu diperhatikan yaitu, 1) pelajari dan analisis visi, misi dan program saat kampanye, 2) pelajari dan analisis Rencana Startegis, 3) pelajari RPJMD-APBD, 4) perhatikan dan analisis pelaksanaan di lapangan, 4) buat rekomendasi hukum atau politik.Kepada para pemimpin dimana saja, penuhilah janji anda kepada masyarakat. Tanpa janji politik pun anda sebagai pemimpin sudah seharusnya lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau publik daripada kesejahteraan anda, keluarga dan kelompok anda sendiri. Seorang pemimpin seharusnya tidak akan merasa tenang manakala masih ada rakyatnya miskin, menderita dan belum sejahtera. Anda sebagai pemimpin harus siap untuk miskin demi kesejahteraan rakyat anda. Masih adakah pemimpin seperti Gajah Mada, yang tidak akan bermewah-mewah sebelum Nusantara berada di bawah naungan Majapahit? Semoga masih ada harapan.
1.Janji politik itu penting dan istimewa.
 Agar sebuah janji politik mampu mengikat masyarakat ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang kandidat, yaitu janji politik itu bernilai penting, istimewa, mudah dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, mempunyai daya imajinasi, daya tarik, daya perspektif dan daya ikat terhadap masyarakat. Ketika sang pemimpin akan memenuhi janjinya, mereka akan pula berperan menentukan apakah suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau tidak. Jadi, jika janji politik itu ternyata bertentangan dengan kepentingan kelompok penekan atau legislatif atau bahkan mungkin eksekutif itu sendiri maka sebuah janji politik tidak akan dapat dipenuhi. Jadi banyak faktor yang menyebabkan janji politik itu tidak dapat dipenuhi.
Idealnya sebuah janji harus diupayakan sepenuh hati untuk dapat dipenuhi. Ketika sang pemimpin terpilih ia berusaha memenuhi janjinya dengan cara membuat langkah-langkah nyata untuk mewujudkan janjinya itu. Janji diwujudkan ke dalam Rencana Strategis yang disusun oleh pemimpin terpilih. Rencana Strategis itu harus telah delesai disusun paling lambat tiga bulan setelah ia terpilih. Rencana Strategis itu kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan dokumen kebijakan publik yang merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN-RAPBD. Dalam proses pemenuhan janji politik itu, pihak eksekutif harus menunjukkan langkah-langkah positif. Pihak eksekutif harus mampu meyakinkan berbagai pihak yang berkepentingan bahwa janjinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pihak eksekutif hendaknya tidak ikut larut ke dalam kepentingan pribadi, kelompok atau golongan saja.
2. Teken kontrak atas janji.
Berani gak para kandidat “teken kontrak “ atas janjinya bila kelak menang dan menjabat sebagai orang nomor 1 di bumi NTT ini. Belum tentu berani itu pasti sebab teken kontrak ada konsekuensi yang harus dilakukan bagi kandidat yang tak mampu merealisasikan tanpa alasan yang bisa diterima dan masuk akal.Berani atau tidak berani semua tergantung niat kandidat tersebut .Apakah niat awal ingin menjadi gubernur? Benarkah untuk memajukan daerah dan mensejahteraan masyarakat NTT? Melihat sepak terjangnya Jokowi dan Ahok selaku gubernur dan wakil gubernur DKI yang menjadi gambaran luar biasa sebagai cermin para kepala daerah se-indonesia,yang sekarang menjadi sorotan positif dan kepopulerannya dikagumi masyarakat diberbagai daerah.Nyatanya masih ada kekurangan yang mereka lakukan sebab mereka adalah manusia biasa yang bertindak luar biasa.Mencontoh yang baik itu patut dilakukan oleh siapapun, jangan mencontoh yang jelek buang jauh.Keberanian “teken kontrak” itu menunjukan kapasitas dan niat seorang kandidat yang bisa dibaca diawal.
3.Rakyat sebagai objek politik
Politik penuh dengan kepentingan. Rakyat sebaiknya “melek” bahwa kita sebagai rakyat telah bosan makan janji-janji. Rakyat NTT jangan mau dibodohi. Hendaknya rakyat bukan lagi menjadi komoditi politik, yang diingat hanya jika masa pilkada tiba kemudian dilupakan ketika mereka telah terpilih. Kesadaran kita sebagai rakyat yang ibarat tebu, habis manis sepah dibuang. Rakyat jangan mau lagi dibohongi oleh program-program yang menjual mimpi serta jauh dari logika realistis. Rakyat harus paham bahwa mereka sedang memilih “pelayan” baru yang bisa meningkatkan kesejahteraan bukan para “penjilat berdasi” atau “tikus berdasi” para koruptor ulung. Jadi, jangan mau menggadaikan harga diri kita sebagai rakyat hanya dengan uang 50 ribu, mie se-dus atau beras sekarung. Nikmat sesaat derita selama 5 tahun atau sabar sesaat sejahtera seumur hidup. Pilih yang mana?.Keadaan rakyat NTT yang serba sulit ini sering dimanfaatkan oleh para kandidat seolah-olah sebagai suatu hal yang harus diperjuangkan, namun pada kenyataannya setelah usai pilkada keadaan rakyat kecil tetaplah menderita dan tertindas.Dalam hal ini, rakyat kecil hanyalah sebagai simbol ketidakberdayaan dan ketidakmampuan. Dimana para pejabat hanya mengatasnamakan rakyat guna mencapai kekuasaan dan juga meyelewengkan janji-janji untuk mensejahterakan rakyat namun malah membuat ketidakadilan pada rakyat kecil itu sendiri.Propinsi NTT menyandang predikat no 4 daerah tertinggal seluruh propinsi di Indonesia. Sanggupkah para kandidat menaikkan derajat  dan mensejajarkan dengan propinsi lain bahkan lebih unggul?.
4.Meng-iklan-kan dirilah yang wajar.
Siapapun berhak untuk mencalonkan diri dan tampil memberikan pemikiran-pemikiran terkait nasib NTT ke depan. Bahkan, pemikiran tersebut dikuatkan dengan janji-janji sarat politis yang terkadang dikemas dengan tujuan menarik simpati masyarakat banyak. Menarik simpati masyarakat melalui janji-janji politik harus pula berlandaskan etika dan logika kewajaran. Perlu kita sadari saat ini, politik telah menjadi sebuah forum di mana terjadi pertukaran atau transaksi tentang kebenaran dan kesalahan/pendustaan, hiperbola, simplifikasi berlebihan dan penguasaan distorsi, serta menjadi ajang pencitraan. Selain itu masyarakat diindoktrinasi melalui slogan-slogan atau pernyataan-pernyataan politik murahan tertentu, yang disadari sebagai politik pembohongan massa, namun tetap saja merasuk ke dalam kesadaran masyarakat karena gencarnya iklan-iklan tersebut ditayangkan pada prime time di televisi-televisi atau radio-radio, atau dipajang di jalan-jalan protokol. Jika kita lihat, iklan pada dasarnya difungsikan untuk melukiskan realitas. Namun, berbicara mengenai iklan politik, mungkin memiliki kesamaan dengan iklan produk yang juga terkadang banyak menipu melalui bahasa. Seperti pada  sebagian iklan produk yang  terkadang tidak sesuai dengan realitas atau malah memalsukan realitas. Begitu halnya dengan iklan politik, jargon-jargon dengan bahasa penuh percaya diri dengan sederet janji  politik seharusnya  tidak mengkaburkan realitas, apalagi memalsukan realitas. Jargon kampanye tentunya harus diukur dengan logika kewajaran dan kapasitas diri. Agar ketika tahta itu dapat direbut, janji-janji itu dapat dipenuhi dan tidak memuai seperti buih.Iklan politik pada dasarnya merupakan salah satu strategi dalam ilmu marketing politik yang berpotensi pula untuk memanipulasi opini publik. Melalui media (baliho maupun media), informasi yang disampaikan akan dapat memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya ada. Bahkan tidak jarang pula, informasi baik jargon atau bahasa iklan saling serang dan saling menjatuhkan antar calon. Sehingga dengan banyaknya informasi-informasi tersebut, memungkinkan masyarakat akan semakin jauh dari kondisi riilnya.Sebagai penutup tulisan ini penulisa mencoba berpesan selaku masyarakat kepada para kandidat, janganlah mempolitisasi masyarakat dengan janji politik yang tak mampu direalisasikan.Sebab masyarakat sudah mulai pintar memilah janji dan lebih percaya bukti.Buktikan anda kandidat yang terbaik sesuai pilihan rakyat !!!.
                                                                ***

Tidak ada komentar: